January 30, 2017

Tugas dan Fungsi

Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Bupati Siak Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak.

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

  • Kepala Dinas Pariwista mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pariwisata.
  • Kepala Dinas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada sekretariat, bidang, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;
  2. Penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis pada sekretariat, bidang, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;
  3. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada sekretariat, bidang, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan jabatan fungsional di lingkungan dinas; dan
  4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

 

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

  • Sekretaris mempunyai tugas membantu KEpala Dinas dalam rangka menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
  1. Penyusunan rancangan kebijakan dinas;
  2. Pengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  3. Penyusunan program dan melaporkan pengelolaan system informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas;
  4. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana dan prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan;
  5. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;

 

  1. Pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
  2. Pengoordinasikan penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) kegiatan dinas;
  3. Penyusunan profil pendidikan dan kebudayaan;
  4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

 

Pasal 6

  • Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
  1. Menyusun rencana operasional program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Melakukan kegiatan surat menyurat;
  3. Melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
  4. Mengelola rumah tangga, perlengkapan dan penataan barang milik negara;
  5. Mengelola perpustakaan, informasi dan dokumentasi;
  6. Mengelola administrasi asset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  7. Mengelola administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
  8. Mempersiapkan berkas usulan tanda jasa/bintang penghargaan, LP2P/LHKPN/LHKASN;
  9. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
  • Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :
  1. Menyusun rencana operasional program kerja Subbagian Perencanaan;
  2. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
  3. Memberi petunjuk operasional kegiatan kepada stafnya;
  4. Menyusun rencana perjalanan dinas;
  5. Mengendalikan rencana tahunan;
  6. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
  7. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
  8. Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan;
  9. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi;
  10. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra);
  11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;
  12. Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
  13. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA;
  14. Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;
  15. Mengevaluasi hasil program kerja;
  16. Membuat laporan hasil kegiatan;
  17. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
  18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
  • Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
  1. Membuat rencana operasional program kerja Subbagian Keuangan;
  2. Membuat daftar usulan kegiatan;
  3. Membuat daftar gaji dan melakukan penggajian;
  4. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  5. Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
  6. Melaksanakan perbendaharaan keuangan;
  7. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
  8. Mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran dengan keputusan Bupati;
  9. Memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
  10. Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
  11. Melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
  12. Mengevaluasi hasil program kerja;
  13. Membuat laporan hasil kegiatan dan mengkoordinir Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK);
  14. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
  15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

 

Bagian Ketiga

Bidang Destinasi Industri Pariwisata

Pasal 7

  • Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, member tugas, member petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata.
  • Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, mempunyai fungsi :
  1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang;
  2. Pengoordinasian program kerja masing-masing seksi;
  3. Pengoordinasian para Kepala Seksi di lingkungan Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
  4. Penilaian prestasi kerja bawahan;
  5. Pemberian petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;
  6. Pengoordinasian, pembinaan, penyusunan rencana program Penetapan dan Pengembangan Destinasi, Kawasan Strategi dan Industri Pariwisata;
  7. Pengoordinasian penyusunan rencana pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis dan destinasi pariwisata;
  8. Pelaksanaan study, pengkajian dalam rangka pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata, destinasi wisata;
  9. Pelaksanaan pengendalian intern; dan
  10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

 

Pasal 8

Kepala Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata mempunyai tugas :

  1. Menyusun rencana program kerja seksi;
  2. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
  3. Menilai prestasi kerja bawahan;
  4. Menyusun rencana pengelolaan daya tarik wisata;
  5. Melaksanakan pendataan dan identifikasi kondisi potensi daya tarik wisata;

 

  1. Melaksanakan pembinaan tekhnis tentang pengelolaan daya tarik wisata;
  2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanan pengelolaan daya tarik wisata;
  3. Melakukan pemutakhiran dan inventarisasi daftar usaha pariwista;
  4. Menyusun bahan pelaksanaan sinergitas kinerja dengan dengan stakeholder pariwisata lainnya dalam rangka pelaksanaan penetapan TDUP;
  5. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan tekhnis penerapan standarisasi dan TDUP;
  6. Melaksanakan proses rekomendasi persyaratan dasar asifikasi/reklasifikasi usaha pariwisata;
  7. Melaksanakan proses tindakan hokum terhadap pelanggaran-pelanggaran usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

 

Pasal 9

Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Wisata Strategi dan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas :

  1. Menyusun rencana program kerja seksi;
  2. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
  3. Menilai prestasi kerja bawahan;
  4. Menyusun rencana pengelolaan kawasan strategi dan destinasi pariwisata;
  5. Melaksanakan pendataan dan identifikasi kondisi potensi kawasan strategi dan destinasi pariwisata;
  6. Menyusun rencana penetapan kawasan strategi dan destinasi pariwisata;
  7. Melaksanakan senergitas pengembangan kawasan strategi dan destinasi pariwisata secara terpadu dengan stakeholder pariwisata lainnya dan instansi terkait;
  8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan strategi dan destinasi pariwisata;
  9. Melaksanakan system pengendalian intern;
  10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan
  11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

 

Pasal 10

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas ;

  1. Menyusun rencana kegiatan seksi;
  2. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
  3. Menilai prestasi kerja bawahan;
  4. Menyusun rencana kerja seksi sarana dan prasarana pariwisata;
  5. Mengumpulkan dan mengolah data untuk menganalisa pembangunan, pengadaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata;
  6. Menyusun dan melaksanakan pedoman petunjuk teknis tentang pembangunan, pengadaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata;
  7. Melakukan pembangunan, perawatan, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana pariwisata berbasis media, ilmu pengetahuan dan tekhnologi;
  8. Melaksanakan system pengendalian intern;
  9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

 

Bagian Keempat

Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 11

  • Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan tekhnis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pemasaran Pariwisata.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :
  1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang;
  2. Pengoordinasian program kerja masing-masing seksi;
  3. Pengoordinasian para kepala seksi di lingkungan bidang pemasaran pariwisata;
  4. Penilaian prestasi kerja bawahan;
  5. Pemberian petunjuk kepada kepala seksi dan bawahan;
  6. Pengoordinasian penyusunan rencana pengelolaan dan pengendalian pariwisata;
  7. Pengoordinasian penyusunan rencana pemasaran pariwisata;
  8. Pelaksanaan system pengendalian intern;
  9. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
  10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

 

Pasal 12

Kepala Seksi Strategi, Komunikasi dan Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas :

  1. Menyusun rencana program kerja seksi;
  2. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
  3. Menilai prestasi kerja bawahan;
  4. Menyusun rencana strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata;
  5. Mengumpulkan dan mengelola data dan menganalisa strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata;
  6. Merencanakan dan menyusun strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata;
  7. Merencanakan dan menyusun strategi pembinaan bagi elemen masyarakat tentang strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata;
  8. Merencanakan dan menyusun strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata berbasis media massa, ilmu pengetahuan dan tekhnologi;
  9. Mengumpulkan dan mengelola data dan analisis data pasar pemasaran pariwisata;
  10. Merencanakan dan menyusun strategi analisis data pasar pemasaran pariwisata;
  11. Merencanakan dan menyusun strategi pembinaan bagi elemen masyarakat tentang analisis data pasar pemasaran pariwisata;
  12. Merencanakan dan menyusun strategi analisis data pasar pemasaran pariwisata berbasis media massa, ilmu pengetahuan dan tekhnologi;
  13. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pelaksanaan analisis data pasar pemasaran pariwisata;
  14. Melaksanakan system pengendalian intern;
  15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan
  16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

 

Pasal 13

Kepala Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri mempunai tugas :

  1. Menyusun rencana kegiatan seksi;
  2. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penertiban usaha sarana prasarana pariwisata sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Melaksanakan proses rekomendasi persyaratan dasar untuk asifikasi/reklasifikasi pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
  4. Melaksanakan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
  6. Menilai prestasi kerja bawahan;
  7. Melaksanakan system pengendalian intern;
  8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

 

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 14

  • Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
  1. Pengoordinasian penyelenggaraan perumusan kebijakan pada seksi yang dibawahinya;
  2. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas manajerial dan tekhnis seksi yang dibawahinya;
  3. Pengoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan tekhnis pada seksi yang dibawahinya;
  4. Pengumpulan data dan informasi tentang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Siak;
  5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
  6. Pelaksanaan pembinaan tekhnis kepada kabupaten dalam rangka pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
  7. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
  8. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian dalam rangka pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
  9. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan bagi pengembangan ruang-ruang kreatif, sarana kreatif dan sentra-sentra kreatif di kabupaten/kota;
  10. Pembangunan ruang-ruang kreatif, sarana kreatif dan sentra-sentra kreatif;
  11. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan terhadap pelaku pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf dan industry kreatif, baik dalam upaya peningkatan sarana produksi maupun peningkatan sumber daya manusia;
  12. Pelaksanaan analisa pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf, serta memberikan dukungan dalam rangka pengembangan pasar pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
  13. Pemberian dukungan dan fasilitasi bagi pelaku pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI);
  14. Pengumpulan hasil-hasil karya di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dan industry kreatif sebagai sumber ide kreatif di masa yang akan dating;
  15. Penyusunan rencana kerja, melaksanakan dan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan bidang;
  16. Pelaksanaan evaluasi kinerja bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
  17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 15

Kepala Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri mempunyai tugas :

  1. Menyusun dan merumuskan program dan kegiatan dalam lingkup seksi riset, edukasi, pengembangan industri berbasis seni dan budaya, yaitu pengembangan pasar seni dan barang antik, kerajinan, musik, seni pertunjukan, film, video dan fotografi serta kuliner;
  2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab subbagian dengan memberikan pembagian tugas, arahan, petunjuk dan bimbingan kepada staf dalam rangka optimalisasi tugas;
  3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi lingkup dan tanggung jawab seksi riset, edukasi, pengembangan industri berbasis seni dan budaya;
  4. Menyusun identifikasi permasalahan dan memberikan masukan dan pertimbangan kepada kepala bidang dalam rangka pengambilan keputusan;
  5. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi seksi riset, edukasi, pengembangan industri berbasis seni dan budaya;
  6. Mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan seksi riset, edukasi, pengembangan industri berbasis seni dan budaya;
  7. Menyusun kebijakan pengembangan riset, edukasi, pengembangan industri berbasis seni dan budaya provinsi Riau dengan mengacu pada kebijakan nasional;
  8. Memfasilitasi pengembangan riset, edukasi, pengembangan industri berbasis seni dan budaya di Kabupaten Siak; dan
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 16

Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas :

  1. Menyusun dan merumuskan program dan kegiatan dalam lingkup seksi pengembangan sdm dan hubungan kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek, yang meliputi periklanan, arsitektur, desain, fashion (mode), permainan interaktif, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan televisi serta riset dan pengembangan;
  2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab subbagian dengan memberikan pembagian tugas, arahan, petunjuk dan bimbingan kepada staf dalam rangka optimalisasi tugas;
  3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi lingkup dan tanggung jawab seksi pengembangan SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK;
  4. Menyusun identifikasi permasalahan dan memberikan masukan dan pertimbangan kepada kepala bidang dalam rangka pengambilan keputusan;
  5. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya, yang berhubungan dengan tugas dan fungsi seksi pengembangan SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK;
  6. Mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan seksi pengembangan SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK;
  7. Menyusun kebijakan pengembangan SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK Kabupaten Siak dengan mengacu pada kebijakan Provinsi Riau;
  8. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi seksi hubungan kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
  9. Melaksanakan hubungan kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif dalam rangka pengembangan baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga pembiayaan komunitas pelaku maupun maupun swasta, dan organisasi-organisasi yang terkait dengan industry, baik nasional maupun internasional;
  10. Memfasilitasi pengembangan SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK di Kabupaten Siak; dan
  11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

 

Pasal 17

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif mempunyai tugas :

  1. Menyusun rencana kegiatan seksi;
  2. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
  3. Menilai prestasi kerja bawahan;
  4. Menyusun rencana kerja seksi penunjang sarana dan prasarana ekonomi kreatif;
  5. Mengumpulkan dan mengolah data untuk menganalisa pembangunan, pengadaan, perawatan, pemeliharaan penunjang sarana dan prasarana ekonomi kreatif;
  6. Menyusun dan melaksanakan pedoman petunjuk teknis tentang pembangunan, pengadaan, perawatan, pemeliharaan penunjang sarana dan prasarana ekonomi kreatif;
  7. Melakukan pembangunan, perawatan, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana pariwisata berbasis media, ilmu pengetahuan dan tekhnologi;
  8. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
  9. Melaporkan hasil pelaksnaan tugas kepada kepala bidang; dan
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

 

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 18

  • Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
  • Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

 

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis menyelenggarakan fungsi ;

  1. Pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya; dan
  2. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.